Foto: Infografis/'Bom Waktu' di Jawa: Anak Muda Nganggur & Kemiskinan Ekstrem/Arie Pratama
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional (PPN)/Bappenas mengungkapkan masih besarnya tantangan bagi
Indonesia bisa betul-betul menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0% pada
2024.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, di tanah Jawa
saja masih ada 3,7 juta penduduk miskin ekstrem yang perlu ditangani
tahun ini. Maka, pendataan masyarakat miskin ekstrem ini kata dia perlu
diperbaiki secara benar supaya target pengentasannya pada 2024
betul-betul terjadi.
"Kemiskinan masih besar di Pulau Jawa bahkan kemiskinan ekstrem.
Sebenarnya ada angka sekitar 3,7 juta penduduk miskin ekstrem itu di
Pulau Jawa," kata Suharso saat rapat kerja di Badan Anggaran (Banggar)
DPR, Jakarta, dikutip Rabu (31/5/2023).
Selain masih besarnya data penduduk miskin ekstrem itu, Suharso
menambahkan, basis penghitungan orang yang dikategorikan penduduk miskin
pun juga belum ada kesepakatan di antara pemerintah dengan institusi
global seperti Bank Dunia dan PBB.
Bank Dunia dan PBB sejak 2017 lalu telah menaikkan batas garis
kemiskinan ekstrem berdasarkan hitungan paritas daya beli (purchasing
power parities/PPP) sebesar US$ 2,15 per orang per hari dari sebelumnya
US$ 1,9 per hari PPP 2011.
"Yang sekarang diperdebatkan adalah mulai mengenai basisnya SDGs
(Sustainable Development Goals) menggunakan angka US$ 2,15 PPP dan
sekarang malah sudah mulai naik lagi ke US$ 2,35," tuturnya.
Pemerintah Indonesia hingga kini masih menggunakan basis batas garis
kemiskinan paritas daya beli sebesar US$ 1,9. Sebab, jika garis
kemiskinan itu diubah menjadi US$ 2,15 menurut Suharso 2 juta penduduk
Indonesia akan jatuh ke garis kemiskinan ekstrem pada 2024 angkanya
harus nol sesuai keinginan Presiden Jokowi.
"Ada juga dikenalkan multidimensional poverty index, tetapi karena cara
mengindeks dan bobot kreditnya belum ada kesepakatan maka sementara
Indonesia sendiri masih menggunakan angka US$ 1,9. Tapi kalau kita
naikkan ke angka US$ 2,15 maka jumlah miskin ekstrem itu akan naik dari
4,77 juta menjadi 6,7 juta," tuturnya.
Oleh sebab itu, hingga target pengentasan kemiskinan ekstrem tercapai,
pemerintah kata dia akan tetap berkomitmen menangani kemiskinan ekstrem
dengan cara pemberian bantuan sosial secara langsung, memberdayakan
masyarakat, hingga memperkecil kantung-kantung kemiskinan.
"Kita juga sedang menggunakan mudah-mudahan data regsosek (Registrasi
Sosial Ekonomi) betul-betul dapat dipakai sebagai data untuk bantuan
sosial yang terintegrasi sehingga benar-benar inclusion dan exclusion
error bisa dia sangat kita kurangi," kata Suharso.
(mij/mij)
Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar