Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat internal
kabinet untuk membahas tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dia
menilai perdagangan orang ke luar negeri adalah masalah besar.
"Baru saja presiden memimpin rapat internal kabinet membahas measalah
tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Begini kita punya masalah dengan
TPPO dimana orang dikirim ke luar negeri, lalu menjadi budak budak yang
dianiaya terlibat dalam kejahatan - kejahatan dalam sebuah pengiriman
tenaga kerja yang ilegal," kata Menko Polhukam Mahfud MD usai rapat di
Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/5).
Dia menyebut, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Benny Rhamdani telah melapor ke Jokowi soal mayat korban TPPO. Kata
dia, ada 1.900 mayat yang pulang ke Indonesia akibat TPPO.
"Tadi Pak Benny Rhamdani melapor ke presiden, pada 1 tahun saja mayat
yang pulang karena TPPO itu mencapai 1.900 orang lebih. Khusus di NTT
sampai dengan bulan Mei itu sejak Januari-Mei di NTT saja sudah mencapai
55 orang mayat pulang karena perdagangan orang," ujarnya.
Oleh sebab itu, kata Mahfud, Presiden Jokowi memerintahkan untuk
merestrukturisasi satgas tim TPPO. Selanjutnya, aparat mengambil langkah
cepat.
"Kemudian memerintahkan ada langkah - langkah cepat dalam sebulan ini
untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat
pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini," pungkasnya.
[fik]
https://www.merdeka.com/peristiwa/19...m-setahun.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar