Suara.com - Tanda-tanda keraguan Partai Demokat untuk mendukung Anies
Baswedan sebagai capres di 2024 mulai tampak. Alasannya, sampai saat
ini Anies tak kunjung mengumumkan bakal cawapres pendampingnya.
Bahkan, DPP Partai Demokrat memberikan warning atau ultimatum kepada
Anies Baswedan jika sosok cawapresnya tak juga diumumkan Juni 2023 ini,
mereka akan mempertimbangkan mengevaluasi dukungan.
Menurut analisa Demokrat, merosotnya elektabilitas Anies di beberapa
hasil survei lantaran tak juga mengumumkan nama cawapres. Maka, jika hal
itu terjadi, makin menurunkan peluang sukses di Pilpres 2024.
"Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan
mengevaluasi (dukungan terhadap Anies)," kata Ketua Bappilu Demokrat
Andi Arief kepada wartawan, Senin (5/6/2023).
Di beberapa hasil lembaga survei, elektabilitas Anies memang disebut
menurun. Menurut Andi, hal itu tidak terlepas dari lambatnya deklarasi
cawapres.
"Memang ada kecenderungan menurun dari survei Indikator karena
mungkin, dugaan kami, hipotesa kami adalah lambannya proses deklarasi.
Jadi kita akan mengajukan usul kepada Pak Anies agar bulan Juni ini
segera dideklarasikan agar tidak semakin dalam jaraknya, makin jauh
jaraknya," tutur Andi.
Kata dia, akan menjadi berat jika perbedaan jarak elektabilitas dengan
capres lain sudah semakin jauh. Ia berharap deklarasi cawapres dapat
meningkatkan kembali elektabilitas Anies ke depan.
"Kalau jarak sudah cukup menganga, itu pasangannya juga akan berat.
Entar kalau, harus segera dilakukan deklarasi berpasangan supaya rakyat
dan basis-basis pemilih, partai maupun mereka yang mau perubahan itu
yakin dan mulai bergerak dan menaikkan kembali elektabilitas Pak Anies,"
kata Andi.
Demokrat, NasDem dan PKS sejak jauh hari telah sepakat membentuk Koalisi
Perubahan untuk Persatuan (KPP). Mereka sepakat mengusung Anies
Baswedan sebagai bakal capres 2024. Namun sampai saat ini, koalisi ini
belum mengumumkan cawapresnya.
Menurut survei ini dalam simulasi tiga nama, suara Prabowo Subianto
mencatat angka tertinggi dengan 38 persen. Disusul Ganjar 34,2 persen,
Anies 18,9 persen, dan 8,8 persen lainnya tidak tahu atau tidak
menjawab.
Ultimatum dari Demokrat itu lantas direspons oleh PKS dan NasDem. Wakil
Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan Piagam Koalisi Perubahan
untuk Persatuan yang ditandatangani tak mengatur tenggat waktu bagi
Anies untuk menentukan dan mengumumkan cawapresnya.
Isi Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang ditandatangani oleh
Demokrat, PKS dan NasDem pada poin ketiga berisikan memberi mandat
kepada capres untuk memilih calon pasangannya. Kemudian pada poin keenam
berisikan pada waktunya koalisi mengumumkan pasangan capres dan
cawapres.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi merespons
santai ancaman Partai Demokrat. Aboe mengklaim Koalisi Perubahan untuk
Persatuan (KPP) tetap solid hingga kini.
"Yang begitu-begitu mah kita terima baik-baik saja, enggak usah terlalu serius," kata Aboe di kompleks parlemen, Senin (5/6).
Aboe menyebut PKS setuju dengan Partai Demokrat yang mengusulkan agar
cawapres Anies segera diumumkan. Ia pun menghormati usulan Partai
Demokrat tersebut.
"Ya enggak apa-apa, namanya juga mendorong," kata dia.
https://www.suara.com/news/2023/06/0...g-pecah-kongsi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar