Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Presiden Rusia
Vladimir Putin (kanan) usai menyampaikan pernyataan bersama di Istana
Kremlin, Moskow, Rusia, Kamis (30/6/2022). Presiden menyatakan siap
menjadi jembatan komunikasi antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy
dan Presiden Rusia Vladimir Putin agar kedua pihak mencapai perdamaian.
(FOTO: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Liputan6.com, Moskow - Negara-negara BRICS (Brazil, Rusia, India, China,
dan Afrika Selatan) baru saja melakukan pertemuan di Afrika Selatan
pada Kamis lalu 1 Juni 2023. Isu yang dibahas soal Ukraina, namun media
Rusia mengungkap adanya rencana ekspansi BRICS.
Berdasarkan laporan TASS, yang dikutip Selasa (6/6/2023), isu ekspansi
BRICS akan menjadi pembahasan pada BRICS Summit pada Agustus mendatang.
Nama Indonesia ternyata muncul sebagai potensi anggota baru.
"BRICS summit, dijadwalkan pada akhir Agustus di Johannesburg,
diperkirakan untuk mendiskusikan siapa yang akan diterima dan bagaimana.
Di antara negara-negara, daftar kandidat potensial termasuk
Mesir, Indonesia, Iran, Argentina, Kazakhstan, Aljazair, Turki,
Thailand, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab," tulis TASS.
Ketika Liputan6.com meminta respons terkait laporan tersebut, Direktur
Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI Teuku Faizasyah,
mengatakan, "Saya tidak ada informasi."
Negara-negara yang kaya sumber daya alam seperti Kerajaan Arab Saudi dan
Uni Emirat Arab menjadi sorotan BRICS. Kehadiran-kehadiran negara itu
dinilai bisa melemahkan dolar dan menggenjot ekonomi nasional.
Arab Saudi juga dilaporkan sedang berbincang untuk menjadi anggota New Development Bank milik BRICS.
Wakil Menlu Rusia, Sergey Ryabkov, mengungkap bahwa negara yang ingin
masuk BRICS tidak boleh memberikan sanksi atau mendukung sanksi
anti-Rusia.
Namun, ada kekhawatiran dari Afrika Selatan. Kehadiran negara-negara baru dianggap bisa memudarkan pengaruh Afsel.
Menurut Irina Filatova dari Higher School University (HSE University) di
Moskow, ekspansi BRICS yang lebih jauh lagi bisa mengurangi pengaruh
ekonomi Afrika Selatan di BRICS.
Saat ini, Republik Rakyat China (RRC) merupakan negara paling kaya raya
di BRICS. Rusia sedang menghadapi sanksi-sanksi barat, sementara India
sedang ada konflik perbatasan dengan China.
Indonesia Serukan Keadilan Ekonomi bagi Negara Berkembang dalam Pertemuan BRICS
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam press briefing dari Stockholm,
Swedia, Sabtu (13/5/2023). (Tangkapan Layar Youtube Kemlu RI)
Sebelumnya dilaporkan, Indonesia berharap BRICS memperjuangkan hak-hak
pembangunan dan keadilan ekonomi negara-negara berkembang.
Harapan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat
menyampaikan pernyataan secara virtual pada pertemuan para Menteri Luar
Negeri BRICS dengan negara-negara mitra di Cape Town, Afrika Selatan,
Jumat (2/6).
Retno menyatakan saat ini dunia semakin terbelah ke dalam blok-blok yang
saling berlawanan sehingga tatanan dunia berbasis aturan telah
kehilangan makna karena setiap negara mengejar kepentingannya
masing-masing.
"Jika tren ini terus berlanjut, negara berkembang yang akan paling
dirugikan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki tatanan
global yang tidak sehat ini. Dan BRICS berpotensi menjadi kekuatan yang
positif untuk itu," kata Retno dalam siaran pers di Jakarta, dikutip
dari Antara (3/6/2023).
Dia menambahkan BRICS harus memperjuangkan hak pembangunan setiap
negara, terutama negara berkembang yang hingga saat ini masih banyak
mengalami ketidakadilan ekonomi.
Menurut Menlu Retno, negara-negara Global South berhak menjadi bagian
dari rantai pasok global dan bebas dari diskriminasi perdagangan serta
perangkap utang.
Isu tersebut juga telah diangkat oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan KTT G7 Outreach di Hiroshima, Jepang, Mei lalu.
"Saya harap BRICS dapat ikut mendukung upaya ini dan tidak menjadi bagian dari ketidakadilan ekonomi," kata Menlu Retno.
Multilateralisme
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi saat menghadiri KTT ke-8
ASEAN-Amerika Serikat secara virtual. (Foto: Biro Pers Sekretariat
Presiden)
Menlu Retno juga mengajak BRICS memperkuat multilateralisme yang inklusif.
Tata kelola global, lanjut dia, harus direformasi dengan mempertimbangkan suara dan kepentingan negara-negara berkembang.
Menlu Retno menegaskan multilateralisme hanya dapat berkembang jika
semua pihak menghormati hukum internasional secara konsisten tanpa
standar ganda sebagai fondasi tatanan global.
Selain Indonesia, pertemuan para Menlu BRICS itu juga dihadiri 14 negara undangan lainnya.
Keempat belas negara itu adalah Arab Saudi, Argentina, Bangladesh,
Burundi, Komoro, Gabon, Guinea-Bissau, Iran, Kazakhstan, Kuba, Mesir,
Republik Demokratik Kongo, Uni Emirat Arab, dan Uruguay.
Tahun ini Indonesia telah diundang pada sejumlah pertemuan BRICS di bawah keketuaan Afrika Selatan.
https://www.liputan6.com/global/read...spons-kemlu-ri
Kamis, 08 Juni 2023
Media Rusia Sebut Indonesia Jadi Kandidat BRICS, Ini Respons Kemlu RI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar