Senin, 19 Juni 2023

Beli Sabu di Kuta, Pengungsi Asal Palestina Dideportasi dari Bali

 Beli Sabu di Kuta, Pengungsi Asal Palestina Dideportasi dari Bali
Ilustrasi. Seorang WNA asal Palestina dideportasi dari Bali karena memiliki sabu (Unsplash/Pixabay)

Denpasar, CNN Indonesia -- Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Palestina berinisial AMHM (38) dideportasi oleh petugas imigrasi Bali karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu.

Kepala Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali, Anggiat Napitupulu mengatakan yang bersangkutan telah melanggar Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang, Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

"Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan Perundang- undangan," kata Anggiat, dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/6).

Ia menyebut warga asing tersebut datang ke Indonesia pada Februari 2019 dengan tujuan berlibur. Pada Maret 2019, warga asing ini mendaftarkan diri sebagai pengungsi ke United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Indonesia.

Kemudian, pada 14 Desember 2021 warga asing ini dibekuk oleh pihak kepolisian setelah kedapatan membeli sabu di depan sebuah minimarket di wilayah Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

Pengungkapan kasus diawali informasi dari masyarakat yang menyebut sering terjadi transaksi narkotika di seputaran Jalan Raya Kuta.

Dari sakunya ditemukan satu plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram yang diakuinya untuk dia gunakan sendiri dan dia beli seharga Rp 800 ribu.

Kemudian, atas perbuatannya warga asing ini dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Bangli untuk menjalani vonis pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

"Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika," imbuhnya.

Selanjutnya, masa pidana warga asing ini berakhir pada 22 April 2023, berdasarkan surat lepas dari Rutan Bangli dan diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar.

Namun, karena proses pendeportasian belum dapat dilakukan dengan segera, maka Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar menyerahkan warga asing ini ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar pada hari yang sama untuk didetensi atau diamankan dan diupayakan pendeportasian.

Sementara itu, Kepala Rudenim Denpasar Babay Baenullah mengatakan, setelah diamankan selama 56 hari warga asing ini bersedia melepaskan status pengungsinya untuk meninggalkan Indonesia.

Rudenim juga mengupayakan koordinasi dengan keluarga dalam pembelian tiket dan setelah siap segala administrasi akhirnya warga asing ini dapat dideportasi sesuai dengan jadwal.

Kemudian, warga asing ini dideportasi melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada Jumat (16/6) kemarin dan dikawal ketat oleh petugas Rudenim Denpasar sampai memasuki pesawat.

"Setelah kami melaporkan pendeportasian, keputusan penangkalan lebih lanjut akan diputuskan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melihat dan mempertimbangkan seluruh kasusnya," ujar Babay.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...tasi-dari-bali




BACA JUGA :

 

 

Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Label:

Prabowo: Saya Semakin Yakin Keputusan Bergabung dengan Jokowi Benar

 Prabowo: Saya Semakin Yakin Keputusan Bergabung dengan Jokowi Benar

Jakarta - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyinggung soal keputusannya bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan para kadernya. Dirinya pun menyebut tidak menyesali keputusan itu.

Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya melalui video conference dalam acara konsolidasi akbar pengurus Gerindra DKI Jakarta Barat (Jakbar) pada Minggu (18/6/2023). "Saya telah memutuskan untuk bergabung dengan presiden Joko Widodo, pada tahun 2019. Dan hari ini saya semakin yakin, bahwa keputusan saya benar, dan keputusan saya adalah untuk kebaikan dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia," ungkap Prabowo.

Dirinya pun paham, di awal keputusannya, banyak para pendukungnya yang mungkin kecewa. Bahkan, dirinya juga menyebut ada yang marah atas keputusan tersebut.

"Saya mengerti, saya paham, di awal-awal banyak di antara pendukung-pendukung saya mungkin kecewa bahwa saya bergabung ada juga yang mungkin marah," kata dia.

Prabowo pun meyakinkan dirinya melihat komitmen Presiden Jokowi untuk kepentingan Indonesia selama dirinya bergabung di pemerintahan. Dirinya juga yakin Presiden Jokowi berkomitmen untuk kemajuan bangsa Indonesia.

"Saudara-saudara sekalian. Saya setelah hampir 4 tahun bekerja bersama Presiden Joko Widodo, melihat dari dekat, saya yakin komitmen beliau kepada kepentingan rakyat Indonesia," sebutnya.

"Karena itu, Partai Gerindra tidak boleh ragu-ragu dalam menghadapi hari-hari, minggu-minggu, dan bulan-bulan yang akan datang," tambahnya.

https://news.detik.com/pemilu/d-6779...n-jokowi-benar




BACA JUGA :

 

 

Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Label:

Update Kasus Dugaan Penelantaran Walkot Depok, Siswa SDN 1 Pocin Alami Distres

 Update Kasus Dugaan Penelantaran Walkot Depok, Siswa SDN 1 Pocin Alami Distres
Update Kasus Dugaan Penelantaran Walkot Depok M Idris, Deolipa Sebut Siswa SDN 1 Pocin Alami Distres

Suara.com - Sebanyak 12 siswa SDN 1 Pocin telah menjalani pemeriksaan psikologis terkait kasus dugaan penelantaran yang dilakukan Wali Kota Depok, M Idris Abdul Somad. Hasilnya mereka disimpulkan mengalami distres.
Kuasa hukum orang tua siswa SDN 1 Pocin, Deolipa Yumara, menyampaikan hal tersebut usai menemui penyidik Subdit Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Jakarta, pada Senin (5/6/2023). Ia menjelaskan 12 sampel siswa yang menjalani pemeriksaan psikologis meliputi siswa kelas 1 hingga 6.

"Jadi didapat semuanya mengalami distres. Distres ini mengalami kecemasan dan depresi," ungkap Deolipa.
Deolipa menyebut pihaknya membuka peluang menyelesaikan perkara ini melalui mekanisme restorative justice jika Wali Kota Depok M Idris memiliki itikad baik. Namun jika itikad baik tersebut tak ada ia menegaskan akan melanjutkan proses hukumnya hingga ke tingkat pengadilan.

"Tapi kalau memang ngeyel nih walkot (wali kota) dan jajarannya nggak mau salah atau enggak mau memperbaiki keadaan, nih bisa jalan perkaranya, yang jelas anak-anak sudah dirugikan secara kejiwaan," ujarnya.
Pada Rabu (21/12/2022) lalu, penyidik telah memeriksa Deolipa terkait kasus ini. Dia diperiksa selaku pihak yang melaporkan Idris terkait dugaan penelantaran terhadap siswa SDN Pocin 1.
Deolipa ketika itu menyebut pertanyaan yang digali oleh penyidik salah satunya terkait kondisi psikologis siswa yang ditelantarkan.
"Yang digali adalah mengenai sejauh mana anak-anak ini mengalami gangguan kesehatan mentalnya, gangguan fungsi sosialnya terus sejauh mana mengalami sakit hati atau kekecewaan. Itu yang digali," kata Deolipa di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Selain Deolipa ada beberapa saksi yang turut diperiksa saat itu.

"Tadi kalau saya sendiri sudah sampai sembilan pertanyaan. Nanti akan ada lanjut lagi," katanya.
Laporan ini sebelumnya dilayangkan Deolipa ke Polda Metro Jaya pada Selasa (13/12/2022) pekan lalu. Berdasar surat yang diterima Suara.com, laporan tersebut teregistrasi dengan Nomor: LP/B/6354/XII/2022/SPKT/Polda Metro Jaya.
Dalam laporannya, Deolipa mempersangkakan Idris dengan Pasal 77 Juncto Pasal 76A butir A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

Update Kasus Dugaan Penelantaran Walkot Depok M Idris, Deolipa Sebut Siswa SDN 1 Pocin Alami Distres (suara.com)




BACA JUGA :

 

 

Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Label:

Bosan pada PKS, Warga Restui Kaesang Ikut Pilkada Kota Depok, Langsung Deklarasi

 Bosan pada PKS, Warga Restui Kaesang Ikut Pilkada Kota Depok, Langsung Deklarasi Relawan Sang Menang

Bosan pada PKS, Warga Restui Kaesang Ikut Pilkada Kota Depok, Langsung Deklarasi

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Dukungan terhadap Kaesang Pangarep untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Walikota Depok (Pilwalkot) Kota Depok terus bermunculan.

Pada Minggu (18/7/2023), ratusan warga Depok mendeklarasikan terbentuknya Relawan Depok Kaesang Menang 'Sang Menang' di Cilodong.

Bertempat di Aula Serbaguna Pondok Pesantren Nidaul Haq, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, kegiatan deklarasi ini dihadiri seratusan peserta yang didominasi santri pondok pesantren tersebut.

Dalam deklarasi ini, warga Kota Depok merestui dan mendoakan Kaesang Pangarep untuk maju menjadi calon wali kota di Pilwakot 2024.

K.H. Asnawi Ridwan, salah satu ulama Kota Depok yang hadir dalam acara ini menyambut baik rencana putra bungsu Presiden Jokowi untuk maju menjadi wali kota di daerahnya.

"Kita melihat prestasi bapaknya yang luar biasa dalam memimpin Bangsa Indonesia. Kota Depok adalah miniatur Indonesia dan kita berharap Mas Kaesang bisa seperti bapaknya saat memimpin Kota Depok," ujar Asnawi, Minggu (18/6/2023).

Dia mengibaratkan pindahnya Kaesang dari Solo ke Depok seperti hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah.

"Jarak antara Solo ke Depok mirip dengan jarak antara Mekah ke Madinah," tutur Ketua Komisi Fatwa MUI Depok ini.

Asnawi menyebut pindahnya Kaesang dari Solo ke Depok akan meninggalkan kenyamanan yang sudah dimilikinya di Solo dan harus berjuang untuk membantu Warga Kota Depok.

"Mas Kaesang datang ke sini harus siap menghadapi banyaknya persoalan Kota Depok, tegasnya.

Asnawi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Aswaja Center NU Jawa Barat ini menyesalkan adanya pihak-pihak yang berusaha menjegal Kaesang dengan isu putra daerah.

"Pak Nur Mahmudi juga dari Kediri. Apa salahnya wali kota berikutnya dari Jawa Tengah?" ujar Asnawi mencontohkan wali kota Depok periode 2006-2016 dari PKS.

Kiai Lukman Nursalim, pengasuh Pondok Pesantren Nidaul Haq yang menjadi tuan rumah acara, juga menyambut baik rencana Kaesang maju di Pilwalkot Depok.

"Banyak warga yang mendukung Kaesang bertarung di Pilwalkot Depok," ujarnya.

https://wartakota.tribunnews.com/amp...n-sang-menang?




BACA JUGA :

 

 

Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Label:

Kaesang Dituding Bagian Politik Dinasti, Apa Bedanya dengan PKS di Depok

 

Kaesang Dituding Bagian Politik Dinasti, Apa Bedanya dengan PKS di Depok

ruzka.republika.co.id--Dalam sebulan ini, Kota Depok dihebohkan dengan kemunculan sosok Kaesang Pangarep. Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini menjadi perbincangan di setiap sudut kota karena bertebaran baliho dan spanduk sebagai calon Wali Kota Depok.

Kaesang pun telah secara resmi mengeluarkan pernyataan, mendapat restu orang tua dan keluarga menjadi Depok pertama. Sontak, nama Kaesang jadi trading di mesin pencarian google. Bahkan, nama Kaesang melejit tidak hanya diperbincangkan di level Kota Depok saja, tapi juga di level nasional dan internasional. Media asing pun menurunkan tulisan terkait Kaesang, salah satunya The Straits Time/ANN.

Pro dan kontra pun bermunculan dan berspekulasi Kaesang akan benar-benar menjadi calon Wali Kota Depok di Pilkada yang pelaksanaan pada November 2024 mendatang.

Yang pro, menyambut dengan antusias cukup tinggi kalau Kaesang mampu membuat perubahan besar bagi pembangunan di Kota Depok yang dinilai berjalan di tempat selama 20 tahun kekuasaan dipegang PKS. Kaesang dinilai akan mampu meruntuhkan dominasi PKS di Kota Depok.

Yang kontra, menilai Kaesang tidak memiliki kemampuan dan kapasitas, bukan orang Kota Depok, popularitasnya karena anak Presiden Jokowi dan dianggap merusak demokrasi, karena bagian dari politik dinasti.

Sekretaris Partai Gerindra Kota Depok, Hamzah menilai keinginan Kaesang jadi Wali Kota Depok bukanlah bagian dari dinasti kekuasaan, karena merupakan kehendak sendiri dan juga harus dilalui dengan proses Pemilu.

"Jika Kaesang terpilih jadi Wali Kota Depok itu merupakan proses Pemilu, pilihan rakyat. Bukan ditunjuk bapaknya atau meneruskan kekuasaan bapaknya. Mungkin seperti Gibran yang jadi Wali Kota Solo, bisa dibilang meneruskan dinasti bapaknya," ujar Hamzah, Ahad (18/06/2023).

Lanjut Hamzah, keinginan Kaesang bersaing memperebutkan kursi Wali Kota Depok akan menjadi menarik dan bergairah dalam Pilkada Kota Depok 2024 mendatang. Tentu, Kaesang tak akan mudah menang di daerah yang selama 20 tahun dikuasai PKS.

"Kaesang seperti masuk di hutan belantara. Serangan negatif terhadap Kaesang pun bermunculan, menolak kehadirannya. PKS seperti ketakutan hilang kekuasaannya di Kota Depok dan mulai memunculkan serangan, terutama mengumbar jargon Kaesang bagian dari politik dinasti," tuturnya.

Terkait politik dinasti, Hamzah justru mengkritisi PKS Kota Depok. Apa bedanya dengan PKS Kota Depok? Calegnya, ada Istri Wali Kota Depok, Elly Farida (Caleg DPRD Provinsi Jabar), anak Wakil Wali Kota Depok, M Faruq (Caleg DPRD Kota Depok M Faruq (Caleg DPRD Kota Depok), Istri dan anak mantan Wali Kota Depok yang juga pendiri PKS Nur Mahmudi Ismail yakni Nur Azizah Tamhid (Caleg DPR RI) dan Abiir Mahmudi Ismail (Caleg DPRD Provinsi Jabar).

"Ini seperti maling teriak maling, coba cek Caleg PKS Kota Depok, ada istri, ada anak ada keponakan. Mungkin partai lain juga sama, tapi nggak teriak-teriak antipolitik dinasti," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan ke Elly Farida yang merupakan istri Wali Kota Depok, Mohammad Idris agar tidak memanfaatkan sebagai Ketua PKK Kota Depok dengan penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk berkampanye.

"Saya berharap Bu Elly paham dengan aturan dan tak melakukan pelanggaran serius, terutama memanfaatkan dana APBD dan kegiatan PKK untuk berkampanye. Saya percaya Bu Wali paham aturan," terang Hamzah.

politik, Syahruddin El Fikri mengatakan, bagi sebagian orang, politik itu menjanjikan. Ada suami jadi pejabat publik (menteri, gubernur, walikota, bupati), istri dan anak juga didorong untuk terjun ke politik.

"Akhirnya jadi seperti yang banyak kita lihat saat ini, termasuk di Kota Depok. Pasca suami tak menjabat, pasangan atau keluarga didorong untuk menggantikan posisi politiknya. Ini terbukti di semua partai politik. Kalau bisa, seluruh anggota keluarga terjun ke politik, karena syahwat kekuasaan dalam pandangan mereka begitu menggiurkan, walau bagi sebagian orang menjijikkan. Karena 'syahwat' ini pula, keluarga pun yang berbeda pandangan, akan menjadi musuh," jelasnya.

Menurut Syahruddin, mungkin akan menarik juga membaca analis dari Werther (1997) tentang krisis kepercayaan rakyat terhadap elite partai politik (parpol). Ada enam masalah yang ditunjukkan parpol sehingga membuat rakyat tak lagi percaya dengan elite.

"Yang pasti, parpol juga harus siap ditinggal pemilih atau rakyat jika elitenya tidak mengayomi rakyat, atau hanya memanfaatkan pemilih saat pemilu dan setelahnya ditinggal," tegasnya. (Rusdy Nurdiansyah)

Republika



BACA JUGA :

 

 

Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Label:

5 Negara Pertama Mengakui Kemerdekaan RI!

 Tidak Ada Nama Palestina dalam Daftar, Ini 5 Negara Pertama Mengakui Kemerdekaan RI!
Beberapa tahun lalu kita pernah dikejutkan dengan pemberitaan heboh yang tak cuma dalam satu lingkup negara namun viral sampai ke seluruh penjuru dunia, yaitu tentang diumumkannya pembentukan Daulah Islam alias Islamic State atau Kekhalifahan Islam dari yang asalnya bernama ISIS meneguhkan kedudukan sebagai sebuah kekuasaan berdaulat terhadap wilayah-wilayah yang telah mereka kuasai saat itu.

Yang terbukti secara konstitutif mungkin hanya sebagian wilayah di Irak dan Suriah namun pembentukan tersebut bermaksud menguasai sebagian dunia yang telah mereka rencanakan garis-garis nya, namun walau sudah terpenuhi secara konstitutif bukan berarti sudah sah menjadi sebuah negara lho Gansist karena ada satu lagi unsur yang wajib dipenuhi bagi sebuah negara agar layak disebut negara berdaulat yaitu deklaratif.

Hal yang sama pernah dialami oleh Indonesia ketika awal merdeka di tahun 1945 dulu agar bisa dikatakan merdeka maka haruslah mendapat pengakuan dari negara lain, mungkin masih ingat dulu sering ada wacana yang mengatakan bahwa yang pertama kali mengakui kemerdekaan republik Indonesia adalah Palestina.

Namun tidaklah demikian sebab menurut buku karangan Lukman Hakiem berjudul Merawat Indonesia yang pertama memberikan pernyataan mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir beserta beberapa negara lainnya, dan berikut ini adalah 5 negara di dunia yang pertama dan paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia:


Quote:



Quote:



Quote:



Quote:



Quote:

5). Lebanon

Lebanon adalah negara ke 5 memberikan pengakuan kemerdekaan terhadap Indonesia yaitu pada 29 Juli 1947 dan sekaligus memandai pembukaan hubungan bilateral antar kedua negara.



BACA JUGA :

 

 

Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Label:

Jumat, 09 Juni 2023

Senangnya Warga Kendal, Bisa Pasang Listrik Gratis Berkat Ganjar

 Senangnya Warga Kendal, Bisa Pasang Listrik Gratis Berkat Ganjar

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan seluruh intervensi terkait percepatan penurunan kemiskinan ekstrem berjalan dengan baik. Di antaranya, program bantuan jaringan listrik kepada warga miskin atau kurang mampu.

Seorang warga penerima bantuan pemasangan listrik gratis, Ngaluwih (60) mengaku senang karena rumahnya sudah ada jaringan listrik sendiri. Sebelum mendapat bantuan pemasangan listrik gratis, dia menumpang jaringan listrik di rumah kakaknya.

"Terima kasih. Senang sekali karena selama ini listrik numpang di rumah kakak. Ini dipasang pas bulan puasa. Pemasangannya gratis. Saya baru beli pulsa dua kali, masing-masing Rp20 ribu," kata Ngaluwih, saat ditemui di rumahnya di Desa Rowobranten, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, Kamis (8/6/2023).

Sementara itu, Ganjar menjelaskan, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan pemasangan jaringan listrik di sekitar 105 unit rumah warga miskin dan kurang mampu di Kabupaten Kendal. Jumlah itu tersebar di dua kecamatan.

"Kami coba percepat penurunan angka kemiskinan. Antara lain memberikan fasilitas kepada, mohon maaf, mereka yang miskin atau kurang mampu. Jadi, tadi ada RTLH kita coba bangunkan, terus fasilitas yang seperti ini rumah sudah ada tapi listriknya belum ada sekarang kita bantu (listrik)," kata Ganjar saat meninjau hasil bantuan jaringan listrik.

Listrik memang menjadi indikator penilaian kemiskinan. Selain itu, masih ada indikator lain seperti air bersih, jamban, rumah tidak layak huni, dan lainnya. Bantuan listrik itu diharapkan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rata-rata mereka membeli pulsa listrik Rp20 ribu perbulan atau Rp50 ribu untuk dua bulan.

"Kalau rumahnya sudah bagus terus kemudian ada listriknya, ada air bersihnya, ada jambannya, setidaknya sudah memenuhi rumah sehat. Ini yang coba kita cek apakah sudah menyala apa belum, ternyata sudah. Bayar apa tidak, gratis, berarti benar dilaksanakan dengan baik. Rp50 ribu bisa untuk dua bulan, ada yang Rp20 ribu tiap bulan ya mudah-mudahan itu menjadi manfaat bagi mereka sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya lebih baik," ungkap Ganjar.

Percepatan penurunan kemiskinan di Jawa Tengah sendiri terus dilakukan dengan melakukan intervensi pada beberapa indikator tersebut. Selain RTLH, jamban, listrik, dan air bersih, pemerintah juga berupaya untuk mengintervensi kemiskinan dengan membuka lapangan kerja, memberikan pelatihan kerja, dan memberikan kesempatan anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan layak.

"Itu yang paling penting tapi yang lain juga mereka yang belum bekerja, anak putus sekolah atau tidak sekolah, terus yang terakhir menciptakan lapangan kerja karena beberapa di antara mereka sebenarnya yang miskin ini karena tidak ada lapangan pekerjaan atau tidak bekerja, barangkali mereka penyandang disabilitas juga, maka musti kita ciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka," jelasnya.

Terkait pekerjaan, model yang sedang dikerjakan Pemprov Jateng di bawah pimpinan Ganjar Pranowo antara lain bekerja sama dengan perusahaan untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi keluarga miskin. Juga ada program peningkatan potensi diri, agar bisa berusaha secara mandiri.

"Yang tidak sekolah kita sekolahkan. Kami latih, dampingi, dan kasih modal. Maka tadi peran Baznas ikut membantu. Tapi kalau dari kelompok ini mau ya kita latih agar pengeluaran bisa berkurang atau penambahan bisa naik. Kalau pendapatannya bisa kita naikkan, ada tambahan penghasilan maka pasti angka kemiskinan akan turun. Sekarang kita keroyok dengan berbagai sumber daya dan seluruh layer pemerintahan termasuk swasta dan filantrop," pungkasnya.

https://jateng.tribunnews.com/amp/20...-berkat-ganjar




BACA JUGA :

 

 

 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Label:

Sri Mulyani Kantongi Rp12,57 Triliun dari Pungutan Pajak Google dan Facebook Cs

 Sri Mulyani Kantongi Rp12,57 Triliun dari Pungutan Pajak Google dan Facebook Cs

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani tercatat sudah mengantongi Rp12,57 triliun dari akumulasi setoran pajak digital yang terhitung sejak 2020 sampai dengan Mei 2023.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, akumulasi setoran pajak digital atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 133 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sudah mencapai Rp12,57 triliun per Mei lalu. “Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, dan Rp2,43 triliun setoran tahun 2023,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti, pada Rabu (7/6/2023).

Dwi menyampaikan bahwa sampai dengan Mei 2023, pemerintah telah menunjuk 151 pelaku usaha PMSE. Jumlah ini termasuk penunjukkan tiga pemungut baru, yakni Garmin Limited, Hotjar Limited, dan DigitalOcean LLC.

Selain tiga penunjukan tersebut, Ditjen Pajak juga sudah melakukan perbaikan elemen data dalam surat keputusan penunjukan dari tiga perusahaan, yaitu Booking.com B.V., Evernote GmbH, dan Travelscape, LLC. Sebagaimana diketahui, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11 persen atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia.

“Pemungut juga wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran,” tutur Dwi. Dia menambahkan bahwa Ditjen Pajak akan terus menunjuk pelaku usaha PMSE, yang menjual produk atau layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.

Hal tersebut bertujuan menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha atau level playing field bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital. Adapun, kriteria pelaku usaha yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMS adalah nilai transaksi dengan pembeli Indonesia telah melebihi Rp600 juta setahun atau Rp50 juta sebulan, dan jumlah traffic di Indonesia melebihi 12.000 setahun atau 1.000 dalam sebulan.

link




BACA JUGA :

 

 

 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Label:

Carok Massal di Bangkalan, Budayawan: Warga Madura Barat Sudah Biasa Tenteng Celurit

 Carok Massal di Bangkalan, Budayawan: Warga Madura Barat Sudah Biasa Tenteng Celurit

Ilustrasi carok, tradisi perkelahian yang dilakukan masyarakat Madura. (Pexels)
Bangkalan, Beritasatu.com - Budayawan Madura Ibnu Hajar menyoroti kebiasaan warga Madura Barat, khususnya Bangkalan-Sampang yang sudah terbiasa menenteng celurit ketika berpergian. Ibnu Hajar meminta agar Polres Bangkalan secara berkala dapat memberikan pemahaman aturan larangan membawa senjata tajam oleh warga.

"Terutama di wilayah Madura barat (Bangkalan-Sampang), warga bawa senjata tajam celurit di jalan ya banyak ditemui. Karena dalam bahasa maduranya nyekep, berarti untuk jaga-jaga. Ini tradisi yang saya pikir harus disadari bersama tidak benar," kata Ibnu Hajar kepada Beritasatu.com, Kamis (8/6/2023).

Sebelum insiden carok massal berdarah yang terjadi di Kecamatan Tanah Merah, di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Minggu (4/6/2023), Ibnu menerangkan beberapa waktu sebelumnya juga sempat terjadi adegan vulgar dimana sekelompok warga membawa senjata tajam dan melakukan aksi mengepung kantor kecamatan beberapa waktu lalu.

"Masa tidak ada undang-undang darurat di Bangkalan. Ayo kita sama-sama membangkitkan kesadaran komunal. Bahwa nenteng celurit di jalanan itu salah," imbuhnya.

Ibnu Hajar dalam kajiannya juga menguraikan, ada perbedaan tingkat emosi antara warga Madura yang tinggal di wilayah Barat dan Timur.

"Warga Madura timur seperti Sumenep dan Pamekasan cenderung lebih dingin atau tidak emosian. Mungkin karena dekat dengan Keraton yang notabene menjunjung tinggi nilai kedamaian. Nah yang di wilayah Barat ini, termasuk lokasi terjadinya konflik itu, memang karakter masyarakatnya lebih mudah emosi," ungkapnya.

Dalam kehidupan masyarakat Madura di masa lampau, carok kerap terjadi akibat perseteruan warga mengenai harga diri.

"Ada yang karena persoalan wanita, saling berebut batas tanah, soal kekuasaan. Tapi sekali lagi ini bukan budaya. Orang Madura memang kasar dalam bicaranya, tetapi bukan berarti mengakui carok sebagai bagian dari budayanya," tegas Ibnu Hajar.

Dalam kesempatan terpisah, budayawan D Zawawi Imron juga menegaskan carok yang dalam prakteknya dilakukan oleh dua pria saling bertarung menggunakan senjata celurit, ini dinilai bukan budaya masyarakat Pulau Madura.

"Dulu carok memang ada. Tapi ini berlangsung saat nilai-nilai di masyarakat Madura belum berkembang seperti saat ini. Sementara sekarang, orang Madura harus lebih menghargai intelektualitas, lebih maju ke depan, bukan malah mengulangi masa lalu," terang Budayawan Madura, D Zawawi Imron, Selasa, 6 Juni 2023.

Budayawan yang berjuluk "Si Celurit Emas" ini juga menegaskan penggunaan nama budaya yang melekat pada dirinya sebagai simbolisasi bahwa benda celurit ini bukan untuk kekerasan.

"Celurit emas, saya harus bergerak ke arah perbaikan pendidikan di Pulau Madura. Meningkatkan taraf hidup di masyarakat. Celurit emas itu sama bernilainya dengan emas. Harus memiliki gerak yang bernilai, membantu sesama, bukan malah menyusahkan sesama. Jadi, ayo sama-sama menerapkan hal ini dalam kehidupan kita," ajak Zawawi Imron.

Secara khusus, Zawawi Imron berharap konflik carok massal di Bangkalan dapat segera selesai dan ditemukan solusinya.

"Saran kepada warga yang terlibat konflik, mari kita kembali ke kerukunan. Ada yang terluka, yang meninggal rugi, yang menang masuk penjara, bisa hingga 10 tahun. Mari menjadi orang Madura yang lebih rasional," tambah Zamawi Imron.


https://www.beritasatu.com/nusantara...ng-celurit/all
Baru tahu pada bawa senjata tajam di jalanan macam zaman kerajaan dulu dan polisi pun nggak nertibin ? Takut dikepung Polsek sama warga?


Tak Hanya Celurit, Peserta Carok Massal Bangkalan Juga Bawa Senpi
Carok Massal di Bangkalan, Budayawan: Warga Madura Barat Sudah Biasa Tenteng Celurit

Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya. (Beritasatu.com / Didik Setia Budi)
Bangkalan, Beritasatu.com - Saksi mata menyebut ada pria yang membawa senjata api (senpi) saat terjadinya carok massal di Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Minggu (4/6/2023) lalu.

Hal ini juga berdasarkan laporan yang ditulis Kodim Bangkalan tentang rincian luka para korban saat di tempat kejadian perkara. Dalam laporan tersebut, salah seorang warga berinisial S menderita luka tembak dan luka bacok.

Carok massal dua kelompok yang bertikai ini melibatkan sekitar tiga warga melawan 10 warga lainnya. Kedua kelompok teridentifikasi berasal dari desa yang berbeda.

Setelah kejadian, sejumlah pria yang terluka dan ambruk sempat direkam oleh seseorang di pinggir jalan Desa Tanah Merah Laok. Video yang direkam pria misterius ini lantas viral di jagat maya.

Sang pria misterius merekam sambil berujar, "bedhe carok ning Tanah Merah Laok (ada carok di Tanah Merah Laok)".
Carok Massal di Bangkalan, Budayawan: Warga Madura Barat Sudah Biasa Tenteng Celurit
Korban carok massal yang terjadi di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur sempat direkam oleh pria misterius di pinggir jalan. Video yang diunggahnya viral di jagat maya. Saksi di lokasi menyebut, selain membawa celurit, warga yang terlibat carok juga membawa senjata api.
Sebelumnya, Polres Bangkalan telah menetapkan satu tersangka berisial H dalam kasus pecahnya carok massal.

"Sementara baru satu tersangka. Berinisial H warga Desa Tanah Merah Laok. Yang bersangkutan ada di TKP dan sudah memenuhi unsur," terang Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya, Rabu (7/6/2023) kemarin.


Polisi juga tengah mendalami dugaan keterlibatan anggota DPRD Bangkalan dalam kasus carok massal ini.

"Soal keterlibatan anggota DPRD masih dalam lidik. Kalau berkasnya selesai, nanti kita sampaikan," kata Febri.

Diberitakan sebelumnya, carok massal terjadi di Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur, pada Minggu, (4/6/2023) lalu. Sebanyak tujuh orang terluka parah dalam kejadian ini, dan satu di antaranya meninggal dunia.

https://www.beritasatu.com/nusantara...uga-bawa-senpi




BACA JUGA :

 

 

 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Label:

NasDem Tak Takut Demokrat dan PKS Hengkang dari Koalisi Perubahan

 NasDem Tak Takut Demokrat dan PKS Hengkang dari Koalisi Perubahan

Jakarta, tvOnenews.com - Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni berharap semua pihak bersabar soal pengumuman calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Baswedan.

Sebelumnya, Partai Demokrat yang berada di Koalisi Perubahaan untuk Persatuan (KPP) meminta Anies Baswedan agar segera mengumumkan cawapresnya.

Dilema tersebut menimbulkan beberapa spekulasi soal dugaan Demokrat bakal hengkang dari KPP, lantaran Anies Baswedan belum segera mengumumkan cawapres.

Menurut Sahroni, permintaan Partai Demokrat bukan sebuah desakan, melainkan imbauan.

Namun, dia mengatakan bahwa politik masih dinamis terkait siapa yang bakal mendampingi Anies Baswedan.

"Kan, saya bilang masih dinamis mau ke kanan, kiri, atas, bawah itu masih dinamis. Tinggal tergantung sampai titik darah penghabisan pendaftaran capres-cawapres," kata Sahroni di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Sementara itu, PKS, yang merupakan salah satu partai di KPP turut merespons bahwa cawapres Anies Baswedan bisa mengarah ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Menurut Sahroni, hal tersebut juga masih menjadi pembahasan, bukan berarti menjurus ke satu nama dalam beberapa waktu dekat sebagai cawapres.

"Ya, enggak, lah. Semua masih bisa memungkinkan. Semua nama masih bisa menjadi cawapres semua capres. Jadi, tidak mesti 1 nama, 2 nama, 3 nama, Eggak. Jadi, semua tokoh-tokoh masih bisa memungkinkan menjadi cawapres para capres yang ada," jelasnya.

Selain itu, Sahroni menekankan bahwa KPP masih solid hingga sekarang untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024.

Menurutnya, memang terdapat beberapa isu yang kemudian menjadi indikasi memecah KPP.

"Itu, kan, sebuah isu yang dibuat supaya orang takut dengan berkoalisi atau pengin koalisi ini pecah misalnya. Itu, kan, upaya saja, namanya usaha masing-masing. Namun, saya yakin soliditas semua calon-calon dan semua partai pasti mereka punya strategi berbeda," imbuhnya.(lpk/muu)

https://www.tvonenews.com/amp/berita...masih-dinamis?




BACA JUGA :

 

 

 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Label:

Viral, Tukang Parkir Liar Alfamart Aniaya Pengunjung: Gua Anak Kampung Sini

 Viral, Tukang Parkir Liar Alfamart Aniaya Pengunjung: Gua Anak Kampung Sini

Terkini.id, Jakarta – Sebuah video yang memperlihatkan seorang tukang parkir liar di Alfamart hendak aniaya pengunjung, viral di media sosial.

Dalam video itu, terlihat tukang parkir liar yang kerap mangkal di Alfamart itu marah ke sang pengunjung yang merekam aksi pelaku itu.

Oknum juru parkir liar tersebut nampak tak terima lantaran uang parkir yang diberi oleh pengunjung itu jumlahnya sedikit.

Sambil marah, pelaku yang mengenakan baju kaos hitam itu meminta kepada pengunjung tersebut agar tak merekam kejadian itu.

“Nggak usah video!” teriak oknum tukang parkir liar di Alfamart tersebut, seperti dilihat dari video yang diunggah akun Instagram @kabarnegri, Kamis, 8 Juni 2023.

Berdasarkan keterangan di unggahan video, kejadian itu terjadi di Alfamart Meredes Baru, Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pada Rabu kemarin.

Korban pun mengungkapkan kronologi kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh tukang parkir tersebut.

“Kronologi kejadian: Pada sekitar pukul 10.00 WIB hari Rabu, 7 Juni 2023 di Alfamart Meredes Baru, Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, telah terjadi pemukulan terhadap saya,” kata korban.

“Awal mula selesai saya berbelanja ingin melanjutkan naik kendaraan ada tukang parkir, saya kasih uang koin 2 keping kepada tukang parkir tersebut. Setelah menerima uang tersebut ia melihat dan langsung melemparkan uangnya ke saya,” sambungnya.

Tak terima diberi uang koin oleh korban, pelaku pun meluapkan emosinya kepada korban.

“Saya tanya baik-baik kenapa di lempar seperti itu?. Tukang parkir tersebut malah makin mendekati saya dan berkata “gua bukan pengemis, klo mau ngasih gausah 400 perak lo!” ungkap korban.

“Saya jawab “Saya gatau klo itu 400, karena saya langsung ambil uang receh aja di kantong,” lanjutnya.

Sang pengunjung pun kemudian menanyakan identitas dan izin resmi si juru parkir liar tersebut.

“Saya tanya “kamu resmi ga parkir disini? Nama kamu
siapa?” tanya korban.

“Gua tangguh, kenapa lo? Gua anak kampung sini,” jawab pelaku.

“Saya jawab “ya situ klo markir begini, ada orang yang
ngasih berapa aja gausah begitu dan cedan
cenderung sombong,” ujar korban.

Setelah itu, kata korban, pelaku mencoba untuk memukulinya. Rekan-rekan pelaku yang berada di lokasi kejadian juga mengerumuni korban.

“Kemudian dia mencoba memukul saya, alhamdulillah tidak kena. Saya mundur sedikit ke belakang. Saya keluarkan hp saya, karena ada 2 temen nya yang lain ikut mengerubungi saya, takut terjadi apa2 dengan saya juga. Saya rekamlah kejadiannya. Mereka terus berkata jangan di video,” tuturnya.

Tidak hanya sekali, tukang parkir liar di Alfamart itu kembali melakukan pemukulan terhadap sang pengunjung.

“Bahkan pemukulan terjadi lagi saat saya merekam dia, pukulannya mengenai helm dan tangan saya. Di situ sambil merekam saya masih berbicara dengan dia seperti di video. 1 temannya seperti menghubungi orang lain, dan benar datanglah 1 orang lagi. Total ada 4 orang disitu. Karena saya rasa keadaan semakin kurang aman, akhirnya saya segera melanjutkan naik motor lagi,” ujarnya.



https://makassar.terkini.id/viral-tu...-sini/?showall



BACA JUGA :

 

 

 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Label:

Baduy Minta Sinyal Internet Hilang, Hak Hidup Tenang bukan Semata Milik Orang Modern!

 Baduy Minta Sinyal Internet Hilang, Hak Hidup Tenang bukan Semata Milik Orang Modern!
Kemarin baru saja terjadi seorang anak SMP di Jambi berani melakukan kritik keras terhadap pemerintah daerah yang dinilai tak mengurusi keresahan salah satu warganya yang sudah bertahun-tahun selalu diganggu oleh sebuah aktivitas di wilayah wewenang pejabat Jambi tersebut, tanpa melihat bagaimana gaya kritikan siswi SMP tersebut namun itu hak dia mengkritisi kinerja pemerintah dan seharusnya pemerintah pun tanggap dengan apa yang menjadi keresahan salah satu warganya karena memang tugas wakil rakyat tentu mengurusi rakyat bukan melaporkan rakyatnya sendiri.

Apa yang dilakukan SFA siswi SMP Jambi tersebut padahal realistis sekali dengan kehidupan sekarang lho Gansist yaitu ketidaksenangan dirinya dengan alat-alat transportasi berat lalu lalang di dekat rumah neneknya yang sampai membuat kerusakan, sebuah kondisi yang sangat wajar untuk zaman sekarang saja sulit untuk dikritik apalagi jika kritiknya itu berupa permintaan yang tak sesuai zaman seperti halnya warga Baduy yang baru-baru ini kritik dan malah meminta dengan tegas bahwa wilayah tempat bermukimnya orang Baduy agar dihapus sinyal internet sekaligus tower pemancarnya hingga wilayah baduy bersih dari sinyal internet (blankspot area internet).

Ini dikarenakan menurut mereka setelah diadakan Musyawarah Barisan Kolot di masyarakat adat Baduy beberapa waktu lalu menegaskan bahwa sinyal internet di Baduy bisa membawa dampak negatif seperti, menjadikan generasi muda Baduy bisa mengakses berbagai aplikasi dan konten yang tidak mendidik dan bisa mempengaruhi moral serta ahlak generasi bangsa.



Baduy Minta Sinyal Internet Hilang, Hak Hidup Tenang bukan Semata Milik Orang Modern!
Mungkin sebuah permintaan, kritikan, sindiran yang tak masuk akal bagi kaum yang modern namun terjadinya kritikan sebab adanya dua tower internet di wilayah ulayat tanah Baduy ini wajib untuk dibereskan oleh pemerintah daerah terkait sebab kritikan tak memandang dia anak kecil atau orang dewasa, orang modern maupun masyarakat tradisional tapi kritikan terjadi karena adanya aktivitas yang dinilai sangat mengganggu.

Kewajiban pemerintah mengatasi masalah yang mengganggu warganya bukan kritikan dari warganya langsung dianggap sebagai sebuah gangguan bahkan langsung dilaporkan sebagai tindakan melanggar UU ITE tanpa kroscek lebih dulu, bukannya kerja malah nyari kerjaan baru yang nggak ada hubungannya dengan apa yang rakyat amanatkan kepada mereka!

Mendapatkan hak untuk hidup tenang adalah yang nomor satu bagi setiap manusia sebagaimana kebebasan memeluk dan beribadah sesuai dengan kepercayaan serta keyakinannya masing-masing.




BACA JUGA :

 

 

 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Label:

Kamis, 08 Juni 2023

Terus Nyungsep! Nggak Ketolong Lagi Elektabilitas Anies Baswedan, SMRC: Melemah!

 

Terus Nyungsep! Nggak Ketolong Lagi Elektabilitas Anies Baswedan, SMRC: Melemah!


Di antara ketiga nama kandidat kuat capres saat ini, elektabilitas Anies Baswedan disebut menempati urutan terendah di kalangan pemilih kritis dibandingkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto

Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

“Di kalangan pemilih kritis, dukungan pada Ganjar Pranowo 37,9 persen, Prabowo Subianto 33,5 persen, dan Anies Baswedan 19,2 persen. Masih ada 9,4 persen yang belum menentukan pilihan,” demikian bunyi rilis SMRC yang diterima wartaekonomi.co.id, Senin (5/6/23).

Terus Nyungsep! Nggak Ketolong Lagi Elektabilitas Anies Baswedan, SMRC: Melemah!

Direktur Riset SMRC, Deni Irvani menjelaskan bahwa suara Prabowo dan Ganjar seimbang, selisihnya tidak signifikan secara statistik karena kurang dari dua kali margin of error 3,3 persen (selisih di bawah 6.6 persen). Sementara suara Anies berbeda signifikan dengan kedua bakal calon presiden lainnya.

Lebih jauh Deni menunjukkan bahwa dalam 6 bulan terakhir, kesukaan pemilih kepada Anies cenderung makin lemah.

“Ini menjadi salah satu penjelas mengapa elektabilitas Anies cenderung melemah dalam periode ini. Sementara Ganjar dan Prabowo terus bersaing ketat dengan dukungan yang relatif seimbang,” lanjut rilis tersebut.

Pemilihan sampel dalam survei ini dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Survei terakhir dilakukan pada 30-31 Mei 2023 dengan sampel sebanyak 909 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Margin of error survei diperkirakan ±3.3% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.

Deni menjelaskan bahwa “pemilih kritis” adalah pemilih yang punya akses ke sumber-sumber informasi sosial-politik secara lebih baik karena mereka memiliki telepon atau cellphone sehingga bisa mengakses internet untuk mengetahui dan bersikap terhadap berita-berita sosial-politik. Mereka umumnya adalah pemilihkelas menengah bawah ke kelas atas, lebih berpendidikan, dan cenderung tinggal di perkotaan.

Mereka juga cenderung lebih bisa memengaruhi opini kelompok pemilih di bawahnya. Total pemilih kritis ini secara nasional diperkirakan 80%.

Terus Nyungsep! Nggak Ketolong Lagi Elektabilitas Anies Baswedan, SMRC: Melemah!


https://wartaekonomi.co.id/read50261...n-smrc-melemah
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Label:

Viral Kontroversi Ponpes Al Zaytun, Bebas Berzina hingga Pencabulan: Banyak Santri

 Viral Kontroversi Ponpes Al Zaytun, Bebas Berzina hingga Pencabulan: Banyak Santri

SUARA BANDUNG - Viral kontroversi di Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaytun Indramayu. Mulai dari beebas berzina hingga pencabulan.

Terkuaknya aktivitas seperti pesta seks dan pencabulan di Ponpes Al Zaytun Indramayu, dibeberkan oleh mantan santrinya yang bernama Ken Setiawan.

Kabar tersebut dikatakan oleh Ken Setiawan, seperti pada podcast dalam YouTube HERRI PRAS terkait adanya pencabulan, perzinaan dan santri hamil di luar nikah di Ponpes Al Zaytun.

Berdasarkan konten itu, Ken mengatakan bahwa santri Ponpes Al Zaytun bisa berzina dan dosanya ditebus dengan Rp2 juta.

Viral Kontroversi Ponpes Al Zaytun, Bebas Berzina hingga Pencabulan: Banyak Santri

Terkait pencabulan, Ken pun membenarkan adanya hal itu, namun Panji Gumilang membersihkan tempat kejadian perkara (TKP).


"Dulu banyak kawan-kawan yang hamil di luar nikah. Cuman tidak ter-publish," kata Ken Setiawan, seperti dikutip pada hari Selasa (6/6/2023).
Viral Kontroversi Ponpes Al Zaytun, Bebas Berzina hingga Pencabulan: Banyak Santri
"Bener (kasus pencabulan). Fakta. Cuman karena saktinya Panji Gumilang, sampai TKP-nya dirombak," lanjutnya.

Alat-alat bukti dugaan kasus tersebut pun telah dirombak oleh Panji Gumilang. (*)

link

Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Label:
Langganan: Postingan (Atom)